KIMCIPEDES.COM, BANDUNG | Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menilai, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) tahun 2024 telah berjalan lancar dan sesuai koridor, walau muncul beragam tanggapan negatif di masyarakat. Namun hal itu merupakan suatu proses perbaikan sistem penerimaan siswa baru di semua jenjang satuan pendidikan, agar ditahun depan tidak terjadi hal serupa.
Hal tersebut dikatakan Plh Kadisdik Jawa Barat M Ade Afriandi seraya menyebutkan hal - hal yang menjadi evaluasi Pemerintah, diantaranya ketersediaan sekolah yang memadai bagi semua lapisan.
“Kebutuhannya tidak hanya konteks zonasi saja, tetapi kita harus melihat kebutuhan sekolah di suatu wilayah dengan tingkat kelulusannya, jadi Idealnya sekolah semua jenjang ada disetiap kecamatan, khususnya SMA. Kita melihat di Kota Bandung masih ada yang blank spot sekolah SMA. Ini yang menjadi perhatian khusus Pemerintah,” kata Ade, Selasa, (16/7/2024).
Menurutnya, hadirnya sekolah Negeri di setiap wilayah menjadi harapan masyarakat, karena bersekolah tanpa biaya. Namun harus juga dipikirkan sekolah Swasta yang memerlukan peserta didik untuk keberlangsungan sekolahnya, “Ini merupakan PR bersama, bagaimana orang tua itu mau menyekolahkan anaknya. Karena jika zonasi diganti lagi dengan sistem NEM, tidak akan menghilangkan persoalan. Bagaimana kursinya tidak cukup? Kembali sarananya harus ditambah,” bebernya.
Ada rencana Pemprov Jabar ditahun 2024 akan membangun sekolah baru, namun belum dapat dipastikan wilayah mana yang menjadi prioritas pembangunan. Sebagai Plh kadisdik kata Ade, tidak ada kewenangan untuk memastikan pembangunan.
“Namun hasil monitoring di lapangan, saya akan berikan catatan dan evaluasi menyeluruh setelah PPDB usai, tidak hanya soal PPDB, tapi juga ketersediaan sekolahnya. Jika ada sekolah berarti harus tambah kelas, jika tidak ada sekolah berarti harus dibangun, kalau sudah ada swasta disitu bagaimana kita membantunya. Artinya pemerintah tidak harus membangun sekolah Negeri, tetapi harus memanfaatkan sekoah swasta itu ditingkatkan, agara siswa yang tidak mampu bisa sekolah di swasta,” bebernya.
Insfrastruktur tidak merata menjadi bahan evalusi Disdik Jabar untuk disampaikan kepada pemerintah. Lanjut Ade, solusi PPDB juga akan berkaitan jika insfrastruktur sekolah sudah merata.
“Evaluasi ini tidak hanya ke Pemprov, tetapi juga Kemendikbudristek harus mengetahui. Semoga apa yang kita rencanakan kedepan dapat dukungan semua pihak,” tandasnya.
** M. Edwandi
Posting Komentar