 |
| Jachja Taruna Djaja - Aktifis Antikorupsi di Jawa Barat |
KBB, KIM CIPEDES - Dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, hanya tiga kabupaten yang hanya meraih opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Taaikmalaya. Sementara 24 kabupaten/kota lainnya meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), temasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Aktifis Antikorupsi di Jawa Barat, Jachja Taruna Djaja yang biasa dipanggil Bang Yahya, " Salah satu indikator baik-buruknya pengelolaan keuangan daerah, bisa kita perhatikan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI)-nya tahun lalu," ungkap Bang Yahya di sela-sela pelantikan Pejabat Administrator Eselon 3 dan 4 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Lembang tadi siang.
Kalau kita perhatikan, 3 kabupaten yang memperoleh WDP tersebut akibat adanya 'froud' pengelolaan keuangan, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Subang terjadi OTT KPK. Sedangkan Kabupaten Bandung Barat terbongkarnya kasus RSUD Lembang sebesar Rp 7,7 milyar.
"Khusus KBB", lanjutnya," permasalahan pengelolaan statuta assetnya yang sangat lemah. Berdasarkan investigasi GNPK-RI Wilayah Jawa Barat, banyak asset Pemkab Bandung Barat yang tidak memiliki sertifikat. Pemkab hanya memiliki surat pelimpahan asset dari Kabupaten Bandung. Tidaklah heran, kalau Pemkab Bandung Barat selalu digugat oleh pihak lain. Nah dalam konteks untuk meraih WTP tahun depan, saya sarankan Bupati Aa Umbara beserta seluruh aparatur sipil negaranya harus betul-betul menyelesaikan, minimal, bisa mengelminir catatan yang diberikan BPK."
"Hormati dan hargailah para inisiator pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Mereka berjuang demi kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Hapuskan sikap dan mental koruptif. Insya Alloh WTP bisa diraih." tandas Kepala Biro Investigasi dan Klarifikasi GNPK-RI Wilayah Jawa Barat ini.
* M. Edwandi
Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Aktifis Antikorupsi di Jawa Barat, Jachja Taruna Djaja yang biasa dipanggil Bang Yahya, " Salah satu indikator baik-buruknya pengelolaan keuangan daerah, bisa kita perhatikan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI)-nya tahun lalu," ungkap Bang Yahya di sela-sela pelantikan Pejabat Administrator Eselon 3 dan 4 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Lembang tadi siang.
Kalau kita perhatikan, 3 kabupaten yang memperoleh WDP tersebut akibat adanya 'froud' pengelolaan keuangan, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Subang terjadi OTT KPK. Sedangkan Kabupaten Bandung Barat terbongkarnya kasus RSUD Lembang sebesar Rp 7,7 milyar.
"Khusus KBB", lanjutnya," permasalahan pengelolaan statuta assetnya yang sangat lemah. Berdasarkan investigasi GNPK-RI Wilayah Jawa Barat, banyak asset Pemkab Bandung Barat yang tidak memiliki sertifikat. Pemkab hanya memiliki surat pelimpahan asset dari Kabupaten Bandung. Tidaklah heran, kalau Pemkab Bandung Barat selalu digugat oleh pihak lain. Nah dalam konteks untuk meraih WTP tahun depan, saya sarankan Bupati Aa Umbara beserta seluruh aparatur sipil negaranya harus betul-betul menyelesaikan, minimal, bisa mengelminir catatan yang diberikan BPK."
"Hormati dan hargailah para inisiator pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Mereka berjuang demi kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Hapuskan sikap dan mental koruptif. Insya Alloh WTP bisa diraih." tandas Kepala Biro Investigasi dan Klarifikasi GNPK-RI Wilayah Jawa Barat ini.
* M. Edwandi
Posting Komentar