BANDUNG, kimcipedes.com - Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Bandung memprioritaskan menyosialisasikan pemberantasan pungli di dunia pendidikan Kota Bandung. Pasalnya, lembaga pendidikan rentan terjadi pungli.
Plt. Inspektur Kota Bandung selaku Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Kota Bandung, Kamalia Purbani mengungkapkan, dari catatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 menyebutkan ada 31 ribu laporan yang masuk ke Satgas Saber Pungli. Sebagian besar laporan terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Paling banyak di Kemendikbud dan disusul oleh kementerian lainnya. Hal yang dilaporkan adalah layanan masyarakat, hukum, pendidikan, perizinan, dan kepegawaian," jelas Kamalia saat sosialisasi Saber Pungli yang diikuti 240 peserta di Ruang Serbaguna Balai Kota Bandung, Rabu (25/7/2018).
Oleh karena itu, Satgas Saber Pungli Kota Bandung menetapkan stakeholder pendidikan menjadi yang pertama kali mendapatkan sosialisasi. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu sekolah-sekolah Kota Bandung baru saja selesai melakukan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. "Makanya kami prioritaskan kasus PPDB ini menyosialisasikannya kepada stakeholder pendidikan," ujarnya.
Tak hanya di bidang pendidikan, Saber Pungli juga akan memberantas praktik pungli di sejumlah sektor pelayanan publik, terutama di kewilayahan. Sebab tim menduga masih ada praktik pungutan ilegal dalam layanan-layanan masyarakat.
"Nanti tanggal 15 Agustus 2018 sosialisasi akan untuk kewilayahan. Karena kita menduga masih ada praktik pungli seperti dalam pembuatan KTP. Selanjutnya di bidang pelayanan perizinan pajak, kependudukan, dan Dinas Perhubungan," katanya.
Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, para stakeholder dan penyelenggara pelayanan publik dapat lebih memahami tentang batasan pungli, serta sanksi hukum yang menjadi konsekuensinya. "Harapan kami, para peserta dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait pungli dan berkomitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih," katanya.
Pada sosialisasi ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, Kepala Bidang PPSMP Dinas Pendidikan Kota Bandung Hadiana Soeriaatmaja, Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bandung Atet Dedi Handiman, dan Unit Tindak Pidana Korupsi Polrestabes Bandung, Ahmand A turut memberikan paparan. @***
Plt. Inspektur Kota Bandung selaku Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Kota Bandung, Kamalia Purbani mengungkapkan, dari catatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 menyebutkan ada 31 ribu laporan yang masuk ke Satgas Saber Pungli. Sebagian besar laporan terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Paling banyak di Kemendikbud dan disusul oleh kementerian lainnya. Hal yang dilaporkan adalah layanan masyarakat, hukum, pendidikan, perizinan, dan kepegawaian," jelas Kamalia saat sosialisasi Saber Pungli yang diikuti 240 peserta di Ruang Serbaguna Balai Kota Bandung, Rabu (25/7/2018).
Oleh karena itu, Satgas Saber Pungli Kota Bandung menetapkan stakeholder pendidikan menjadi yang pertama kali mendapatkan sosialisasi. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu sekolah-sekolah Kota Bandung baru saja selesai melakukan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. "Makanya kami prioritaskan kasus PPDB ini menyosialisasikannya kepada stakeholder pendidikan," ujarnya.
Tak hanya di bidang pendidikan, Saber Pungli juga akan memberantas praktik pungli di sejumlah sektor pelayanan publik, terutama di kewilayahan. Sebab tim menduga masih ada praktik pungutan ilegal dalam layanan-layanan masyarakat.
"Nanti tanggal 15 Agustus 2018 sosialisasi akan untuk kewilayahan. Karena kita menduga masih ada praktik pungli seperti dalam pembuatan KTP. Selanjutnya di bidang pelayanan perizinan pajak, kependudukan, dan Dinas Perhubungan," katanya.
Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, para stakeholder dan penyelenggara pelayanan publik dapat lebih memahami tentang batasan pungli, serta sanksi hukum yang menjadi konsekuensinya. "Harapan kami, para peserta dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait pungli dan berkomitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih," katanya.
Pada sosialisasi ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, Kepala Bidang PPSMP Dinas Pendidikan Kota Bandung Hadiana Soeriaatmaja, Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bandung Atet Dedi Handiman, dan Unit Tindak Pidana Korupsi Polrestabes Bandung, Ahmand A turut memberikan paparan. @***
Posting Komentar