Bandung, kimcipedes.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Tengah studi banding ke Diskominfo Kota Bandung. Rombongan Diskominfo Kabupaten Lampung Tengah diterima oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Dra. Eli Harliani, M.Si, Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, S.H., dan Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Cipedes, Asep Wahyu Hermawan diruangan Bandung Command Center (BCC) Balaikota Bandung, Selasa, 15/05/2018.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika Diskominfo Kab. Lampung Tengah, Ati Purwati lebih banyak menanyakan tentang pengelolaan pelayanan informasi dan tranparansi publik serta pengelolaan data di Pemerintah Kota Bandung dan juga bagaimana membentuk dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Bandung. Sebab di Kabupaten Lampung Tengah KIM belum terbentuk, dan kami diperintahkan oleh bapak Bupati untuk segera membentuk KIM.
Menurut Ati, tujuan kami ingin belajar lebih jauh kepada Diskominfo Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan transparansi publik bagi PPID Utama dan PPID Pembantu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Banyak hal yang harus kami kembangkan dan perbaiki dalam membangun tata pengelolaan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi daerah. Karena dinas ini merupakan corong informasi bagi suatu daerah,” ungkap Ati.
Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Dra. Eli Harliani, M.Si menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Pelayanan dapat dilakukan melalui online cukup dengan klik dan selesai, Online dan bisa diakses tak hanya menggunakan komputer pribadi di rumah, melainkan smartphone. Begitu juga dengan pengelolaan data.
Ditambahkan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, S.H bahwa PPID harus terbentuk hingga tingkat PPID Pembantu serta adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat kementerian/lembaga/instansi/pemerintah daerah.
PPID Kota Bandung sudah terbentuk hingga tingkat PPID Pembantu serta adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah,” ujar Yusuf.
Mengenai Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Bandung sudah terbentuk di 151 Kelurahan. KIM ini dibentuk untuk dan oleh masyarakat secara mandiri dan kreatif. “Kami tidak memberikan bantuan apa-apa kepada KIM, hanya dalam setiap kegiatan KIM ini kami libatkan, seperti pelatihan, workshop, dan sosialisasi program pemerintah untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat dikewilayahannya.
Sementara itu, Ketua KIM Kelurahan Cipedes, Asep Wahyu Hermawan mengutarakan pembentukan KIM tidak bisa lepas dari peran dan dukungan dari perangkat kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), RT dan RW tentang pembentukan KIM. Kenapa, karena Pimpinan tertinggi dikewilayahan tentu Lurah, jika lurah tidak simpati dengan keberadaan KIM, informasi akan susah kita peroleh.
Di Kelurahan Cipedes, Alhamdulillah Lurah dan jajarannya sangat mendukung keberadaan KIM, bahkan hampir di setiap kegiatan dalam memberikan kata sambutan Lurah Cipedes, Dedi Rustandi,SH selalu mensosialisasikan mengenai KIM.
Penyampaian informasi, selain melalui WAG juga dilakukan door to door ke RT dan RW untuk disampaikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang memperlukan informasi dapat juga dapat mengakses website : www.kimcipedes.com. ***
Posting Komentar