 |
| (kika) Yayan A. Brillyana, Rio Zakaria |
Bandung, kimcipedes.com | PD BPR Kota Bandung kembali menghadirkan inovasi pembiayaan. Setelah sebelumnya menghadirkan Kredit Melati dan Kredit Mesra, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung itu kini menghadirkan program serupa yakni Kredit Bagja, kependekan dari Kredit Bangun Keluarga Sejahtera.
Direktur BPR Kota Bandung, Rio Zakaria mengemukakan, sama seperti dua produk pembiayaan sebelumnya, Kredit Bagja bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang meminjam uang kepada Rentenir.
“Dari hasil survey terbatas kami di lapangan ditemukan bahwa ternyata masih banyak korban rentenir. Mereka segan meminjam ke bank karena pesimis dengan beragam persyaratan. Makanya mereka lebih memilih rentenir karena persyaratannya dinilai lebih mudah,” ungkapnya kepada wartawan dalam Bandung Menjawab yang berlangsung di Bandoengsche Melk Centrale, Jalan Aceh, Selasa (14/11/2017).
Untuk itu, lanjutnya, pihak PD BPR Kota Bandung lanjut membuat beragam program untuk membantu masyarakat yang terjerat rentenir. Meskipun sudah ada Kredit Melati dan Kredit Mesra, pihaknya pun membuat Kredit Bagja. Karena, menurutnya, semakin banyak program yang dijalankan, akan semakin banyak pula masyarakat yang terhindar dari rentenir.
“Bedanya, Kredit Bagja diperuntukkan bagi kader-kader PKK. Sehingga untuk melengkapi persyaratan, selain ada fotokopi KTP, KK juga harus ada rekomendaasi dari ketua TP PKK kecamatan,”sambungnya.
Adapun plafon yang diberikan kepada pemohon adalah berkisar antara Rp1 juta hingga Rp3 juta. Pengajuan bisa dilakukan per kelompok maupun perorangan. Sama dengan produk kredit mikro lainnya, Kredit Bagja juga tidak dikenakan bunga, hanya ada biaya administrasi sebesar 8 persen.
Dia pun menjamin, pengajuan kredit Bagja ini tidak akan tumpang tindih dengan kredit mikro lainnya karena satu orang tidak boleh mengajukan lebih dari satu kredit. Kecuali kalau satu kelaurga, dua orang dalam satu KK yang sama diperbolehkan mengajukan kredit yang berbeda. Tapi kalau orangnya sama tidak boleh mengajukan kredit mikro lagi, walaupun jenis kreditnya berbeda.
Demi memperlancar pelaksanaan program Kredit Bagja ini, PD BPR menyiapkan dana sebeesar Rp25 milyar. Dana sebesar itu diambil dari pembiayaan yang digunakan untuk kredit melati yang sampai saat ini perputaran uangnya mencapai sekitar Rp50 milyar.
“Karena dari program Kredit Melati sudah ada yang membayar sampai lunas dan uangnya bisa dipakai untuk pembiayaan yang lain atau digunakan untuk pinjaman bagi orang lain,”sebut dia.
Pada praktiknya, PD BPR sudah menyiapkan 30 orang teller keliling untuk melayani masyarakat pemohon pembiayaan di 30 kecamatan. Mereka yang nantinya akan menjelaskan produk kredit mikro kepada masyarakat baik itu Kredit Melati, Kredit Mesra, maupun Kredit Bagja. Mereka juga yang akan menjemput aplikasi atau draft permohonan hingga tahapan menjemput angsuran.
“Masing-masing petugas kami sudah punya jadwal dan nomor kontak masing-masing yang bisa dihubungi jika ada yang ditanyakan atau dikeluhkan seputar pelayan PD BPR. Dengan begitu, diharapkan tidak ada celah lagi bagi para rentenir untuk mendekati masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabag Humas Setda Kota Bandung, Yayan A. Brillyana menambahkan, banyaknya program pembiayaan yang dijalankan oleh PD BPR Kota Bandung diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat yang dimulai dari tingkat keluarga terutama keluarga miskin.
Bagian Humas, sebagai corong informasi kegiatan pembangunan, penghubung antara masyarakat dan pemerintah serta media sosialisasi bagi proses pembangunan di Kota Bandung menjembatani semua komunikasi baik langsung maupun tidak langsung antara Media Massa, Press, dan Masyarakat.
“Begitupun terkait dengan produk PD BPR ini. Kami memiliki tanggung jawab untuk turut serta menyampaikan informasi ke khalayak agar program ini dapat diakses oleh masyarakat lebih luas lagi dan dapat sedikit demi sedikit menggerakkan ekonomi kerakyatan di Kota Bandung,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung, Dedi Supandi mengatakan Pemerintah Kota Bandung fokus dalam pemberdayaan dan meningkat kesejahteraan masyarakat. Setelah meluncurkan program kredit Melati dan Kredit Mesra, Pemkot Bandung akan segera meluncurkan program kredit Bagja yang diperuntukan untuk kelompok – kelompok usaha di UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) salahsatu kegiatan Pokja 2 TP PKK Kota Bandung,” ungkap Dedi Supandi kepada KIM Cipedes ketika ditemui pada Musyawarah Kecamatan Forum RW Kecamatan Babakan Ciparay, bertempat di Aula Kecamatan Babakan Ciparay, Minggu, 22 Oktober 2017 lalu.
Menurut Dedi, UP2K mempunyai peran penting dalam menyalurkan bantuan kredit Bagja kepada kelompok-kelompok usaha disetiap kelurahan. UP2K ini merupakan bagian dari kegiatan yang ditangani oleh Pokja 2 TP PKK Kota Bandung. Disetiap kelurahan ada Pokja 2 TP PKK sebagai Kopsus (kelompok khusus), dan nanti dimasyarakat ada Koplak (Kelompok Pelaksana). Saat ini sudah ada 867 Koplak di Kota Bandung,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, masyarakat umum pun bisa mengajukan kredit Bakja ini, hanya yang menjadi juru taksir dari BPR untuk menilai masyarakat itu layak diberikan bantuan kredit Bagja ini adalah kelompok Khusus UP2K. Dan mengenai jaminan disesuaikan dengan aturan perbankan. Mudah-mudahan, lanjut Dedi, dengan adanya kerjasama dari PD BPR Kota Bandung ini dapat meningkatkan pola manual UP2K menjadi pola perbankan. ***Edwandi
Direktur BPR Kota Bandung, Rio Zakaria mengemukakan, sama seperti dua produk pembiayaan sebelumnya, Kredit Bagja bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang meminjam uang kepada Rentenir.
“Dari hasil survey terbatas kami di lapangan ditemukan bahwa ternyata masih banyak korban rentenir. Mereka segan meminjam ke bank karena pesimis dengan beragam persyaratan. Makanya mereka lebih memilih rentenir karena persyaratannya dinilai lebih mudah,” ungkapnya kepada wartawan dalam Bandung Menjawab yang berlangsung di Bandoengsche Melk Centrale, Jalan Aceh, Selasa (14/11/2017).
Untuk itu, lanjutnya, pihak PD BPR Kota Bandung lanjut membuat beragam program untuk membantu masyarakat yang terjerat rentenir. Meskipun sudah ada Kredit Melati dan Kredit Mesra, pihaknya pun membuat Kredit Bagja. Karena, menurutnya, semakin banyak program yang dijalankan, akan semakin banyak pula masyarakat yang terhindar dari rentenir.
“Bedanya, Kredit Bagja diperuntukkan bagi kader-kader PKK. Sehingga untuk melengkapi persyaratan, selain ada fotokopi KTP, KK juga harus ada rekomendaasi dari ketua TP PKK kecamatan,”sambungnya.
Adapun plafon yang diberikan kepada pemohon adalah berkisar antara Rp1 juta hingga Rp3 juta. Pengajuan bisa dilakukan per kelompok maupun perorangan. Sama dengan produk kredit mikro lainnya, Kredit Bagja juga tidak dikenakan bunga, hanya ada biaya administrasi sebesar 8 persen.
Dia pun menjamin, pengajuan kredit Bagja ini tidak akan tumpang tindih dengan kredit mikro lainnya karena satu orang tidak boleh mengajukan lebih dari satu kredit. Kecuali kalau satu kelaurga, dua orang dalam satu KK yang sama diperbolehkan mengajukan kredit yang berbeda. Tapi kalau orangnya sama tidak boleh mengajukan kredit mikro lagi, walaupun jenis kreditnya berbeda.
Demi memperlancar pelaksanaan program Kredit Bagja ini, PD BPR menyiapkan dana sebeesar Rp25 milyar. Dana sebesar itu diambil dari pembiayaan yang digunakan untuk kredit melati yang sampai saat ini perputaran uangnya mencapai sekitar Rp50 milyar.
“Karena dari program Kredit Melati sudah ada yang membayar sampai lunas dan uangnya bisa dipakai untuk pembiayaan yang lain atau digunakan untuk pinjaman bagi orang lain,”sebut dia.
Pada praktiknya, PD BPR sudah menyiapkan 30 orang teller keliling untuk melayani masyarakat pemohon pembiayaan di 30 kecamatan. Mereka yang nantinya akan menjelaskan produk kredit mikro kepada masyarakat baik itu Kredit Melati, Kredit Mesra, maupun Kredit Bagja. Mereka juga yang akan menjemput aplikasi atau draft permohonan hingga tahapan menjemput angsuran.
“Masing-masing petugas kami sudah punya jadwal dan nomor kontak masing-masing yang bisa dihubungi jika ada yang ditanyakan atau dikeluhkan seputar pelayan PD BPR. Dengan begitu, diharapkan tidak ada celah lagi bagi para rentenir untuk mendekati masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabag Humas Setda Kota Bandung, Yayan A. Brillyana menambahkan, banyaknya program pembiayaan yang dijalankan oleh PD BPR Kota Bandung diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat yang dimulai dari tingkat keluarga terutama keluarga miskin.
Bagian Humas, sebagai corong informasi kegiatan pembangunan, penghubung antara masyarakat dan pemerintah serta media sosialisasi bagi proses pembangunan di Kota Bandung menjembatani semua komunikasi baik langsung maupun tidak langsung antara Media Massa, Press, dan Masyarakat.
“Begitupun terkait dengan produk PD BPR ini. Kami memiliki tanggung jawab untuk turut serta menyampaikan informasi ke khalayak agar program ini dapat diakses oleh masyarakat lebih luas lagi dan dapat sedikit demi sedikit menggerakkan ekonomi kerakyatan di Kota Bandung,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung, Dedi Supandi mengatakan Pemerintah Kota Bandung fokus dalam pemberdayaan dan meningkat kesejahteraan masyarakat. Setelah meluncurkan program kredit Melati dan Kredit Mesra, Pemkot Bandung akan segera meluncurkan program kredit Bagja yang diperuntukan untuk kelompok – kelompok usaha di UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) salahsatu kegiatan Pokja 2 TP PKK Kota Bandung,” ungkap Dedi Supandi kepada KIM Cipedes ketika ditemui pada Musyawarah Kecamatan Forum RW Kecamatan Babakan Ciparay, bertempat di Aula Kecamatan Babakan Ciparay, Minggu, 22 Oktober 2017 lalu.
Menurut Dedi, UP2K mempunyai peran penting dalam menyalurkan bantuan kredit Bagja kepada kelompok-kelompok usaha disetiap kelurahan. UP2K ini merupakan bagian dari kegiatan yang ditangani oleh Pokja 2 TP PKK Kota Bandung. Disetiap kelurahan ada Pokja 2 TP PKK sebagai Kopsus (kelompok khusus), dan nanti dimasyarakat ada Koplak (Kelompok Pelaksana). Saat ini sudah ada 867 Koplak di Kota Bandung,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, masyarakat umum pun bisa mengajukan kredit Bakja ini, hanya yang menjadi juru taksir dari BPR untuk menilai masyarakat itu layak diberikan bantuan kredit Bagja ini adalah kelompok Khusus UP2K. Dan mengenai jaminan disesuaikan dengan aturan perbankan. Mudah-mudahan, lanjut Dedi, dengan adanya kerjasama dari PD BPR Kota Bandung ini dapat meningkatkan pola manual UP2K menjadi pola perbankan. ***Edwandi
Posting Komentar