KIM Cipedes, Diponegoro | Kota Bandung tidak henti-hentinya meraih piagam penghargaan, hari ini piagam penghargan Anubhawa Sasana Kelurahan diberikan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Bandung. Piagam penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung. Penghargaan Anubhawa Sasana merupakan pemberian prestasi dalam membina dan mengembangkan desa/kelurahan sadar hukum.
Pada akhir bulan September 2017 di ulang tahun ke 207 Kota Bandung, M. Ridwan Kamil Walikota Bandung, juga berhasil membawa pulang 5 penghargaan, Bandung meraih Kota
Terbaik dan paling atraktif se-Indonesia menurut survey publik oleh
Majalah Tempo dan Frontier consulting. Dengan diraih 1 penghargaan hari ini, total penghargaan selama 4
tahun (era kepemimpinan Ridwan Kamil) sebanyak 272 penghargaan.
Piagam penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial, di Aula Barat Gedung Sate Jalan Diponegoro, Rabu, 4 Oktober 2017.
Piagam penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial, di Aula Barat Gedung Sate Jalan Diponegoro, Rabu, 4 Oktober 2017.
Penghargaan Anubhawa Sasana merupakan pemberian prestasi dalam membina dan mengembangkan desa/kelurahan sadar hukum. Tidak hanya penghargaan di tingkat kota saja, lima kelurahan di kota Bandung juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diwakili oleh Camat Kiara Condong dan Lurah Babakan Sari. Lima kelurahan tersebut adalah Babakan Sari, Mengger, Pasir Wangi, Cibaduyut, dan Cisaranten Wetan.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Hukum dan HAM Enny Nurbaningsih dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Wakil Walikota Bandung, Oded M. Danial menyampaikan terima kasih kepada kecamatan maupun kelurahan yang sudah berupaya membina masyarakat agar sadar hukum. Ia berharap, selanjutnya seluruh kecamatan maupun kelurahan bisa membina kesadaran hukum ini. "Saya harap semua kelurahan dan kecamatan, juga masyarakat umum Kota Bandung bisa memahami hukum. Sehingga ke depan Bandung lebih baik," ujar Oded.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Enny Nurbaningsih mengatakan, terdapat 2.484 desa/kelurahan sadar hukum yang diresmikan. Jumlah tersebut yang terbesar dalam sejarah Kementerian Hukum dan HAM. "Saya bangga dengan banyaknya jumlah yang diresmikan. Dengan penghargaan tersebut wilayahnya menjadi lebih sadar mengenai hukum," ujar Enny.
Penghargaan ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik. Sehingga setiap anggota menyadari hak dan kewajiban serta budaya patuh pada supremasi hukum.
Enny menyadari tidak mudah mencapai desa sadar hukum. Banyak kriteria yang harus dipenuhi. Setiap tahun juga selalu dilakukan evaluasi. "Penghargaan yang diberikan harus harus dijaga, paling tidak tetap berlangsung jangan sampai menurun kinerja," jelasnya.
Untuk kriteria di tahun 2017, kata Enny terdapat perubahan, termasuk soal akses informasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi. Tim R
Penghargaan ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik. Sehingga setiap anggota menyadari hak dan kewajiban serta budaya patuh pada supremasi hukum.
Enny menyadari tidak mudah mencapai desa sadar hukum. Banyak kriteria yang harus dipenuhi. Setiap tahun juga selalu dilakukan evaluasi. "Penghargaan yang diberikan harus harus dijaga, paling tidak tetap berlangsung jangan sampai menurun kinerja," jelasnya.
Untuk kriteria di tahun 2017, kata Enny terdapat perubahan, termasuk soal akses informasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi. Tim R
Posting Komentar